Komunikasi massa adalah sistem yang berfungsi untuk
menerima, mengelola, dan menyalurkan pesan dalam berbagai bentuk — informasi,
opini, dan realitas sosial — kepada individu atau kelompok dalam skala luas,
melintasi batas geografis dan temporal.
Sebagai medium utama dalam penyebaran gagasan,
komunikasi massa telah mengalami perkembangan signifikan dari masa ke masa,
bertransformasi melalui berbagai bentuk media yang beradaptasi dengan perubahan
sosial, politik, ekonomi, dan teknologi.
Sejarah komunikasi massa dapat ditelusuri melalui
evolusi media yang berperan sebagai instrumen utama dalam penyampaian pesan
kepada publik. Media tidak hanya menjadi sarana informasi tetapi juga bagian
integral dari strategi pemasaran (marketing management) yang memengaruhi
wacana sosial, tren teknologi, serta dinamika politik dan ekonomi, baik dalam
lingkup nasional maupun transnasional.
Dalam perspektif historis, komunikasi massa dalam
bentuk modernnya baru berkembang dalam 500 tahun terakhir, seiring dengan
perubahan ideologi, kemajuan teknologi, serta transformasi sosial yang menuntut
inovasi dalam cara manusia berkomunikasi. Perkembangan ini kemudian membentuk
lanskap media yang kita kenal saat ini.
Salah satu bentuk komunikasi massa tertua yang masih
bertahan hingga kini adalah buku. Buku, sebagai medium komunikasi tertulis,
telah menjadi bagian dari peradaban manusia sejak ribuan tahun lalu.
Menurut Laurie Thomas Lee dalam “History
and Development of Mass Communications”, buku pertama yang
diketahui berasal dari Mesir sekitar 1400 SM. Namun, pada saat itu, produksi
buku masih terbatas dan belum bersifat massal. Revolusi dalam distribusi
informasi baru terjadi dengan ditemukannya mesin cetak pertama pada tahun 1456,
yang kemudian membuka jalan bagi lahirnya surat kabar sebagai bentuk media
massa yang lebih luas.
Meski surat kabar sering dianggap sebagai media massa
tertua, bentuk primitifnya sudah ada jauh sebelumnya. Di Roma, pada tahun 100
SM, sudah dikenal lembaran berita (news-sheets), yang berfungsi sebagai
media komunikasi politik dalam bentuk selebaran dan pamflet.
Kendati demikian, surat kabar dalam format yang lebih
terstruktur baru muncul sekitar tahun 1600-an, diikuti oleh perkembangan
majalah yang berasal dari istilah Prancis magasin. Dalam bahasa
Inggris, majalah pertama baru diterbitkan pada tahun 1704.
Memasuki era modern, media elektronik mempercepat
revolusi komunikasi massa. Radio, yang berkembang pada 1920-an, menjadi medium
elektronik pertama yang memungkinkan penyebaran informasi dalam waktu nyata,
didorong oleh inovasi dalam teknologi telegraf, telepon, dan komunikasi
nirkabel.
Persaingan global dalam inovasi media kemudian
mendorong penciptaan televisi sebagai medium yang tidak hanya dapat didengar
tetapi juga dilihat, memperkuat dominasi komunikasi massa dalam kehidupan
sosial dan budaya manusia.
Gambaran ini menunjukkan bagaimana komunikasi massa
muncul dan berkembang, dengan televisi menjadi salah satu penemuan paling
signifikan di abad ke-20. Televisi mencapai puncak popularitasnya pada 1940-an,
diikuti oleh kemunculan televisi kabel dan komunikasi satelit pada paruh kedua
abad tersebut.
Perkembangan ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika
politik global pasca-Perang Dunia II. Setelah kemenangan koalisi Sekutu yang
dipimpin oleh Amerika Serikat, dunia memasuki fase baru yang jauh dari
ketenangan.
Perang Dingin mengubah lanskap geopolitik menjadi
arena pertarungan ideologi antara kapitalisme yang diwakili oleh AS dan
komunisme yang dikendalikan Uni Soviet. Konflik ini bukan sekadar pertarungan
militer, tetapi juga perang informasi, di mana media massa memainkan peran
sentral dalam membentuk persepsi publik dan propaganda politik.
Dampaknya terasa hingga ke Indonesia, yang saat itu
berada di tengah tarik-menarik pengaruh ideologis global. Namun, sejarah
perjuangan anti-kolonialisme di tanah air sering kali kehilangan narasi
otentiknya dalam arus besar perang ideologi ini.
Ketika Perang Dingin berakhir dengan runtuhnya Uni
Soviet, gagasan-gagasan kiri mulai dipinggirkan dan dianggap sebagai ancaman
terhadap stabilitas politik di berbagai negara.
Namun, di saat yang sama, kemajuan teknologi terus
melaju. Era ini menyaksikan pencapaian luar biasa, seperti pendaratan manusia
di Bulan oleh astronot Amerika dan keberhasilan Uni Soviet mengorbitkan makhluk
hidup pertama ke luar angkasa.
Perkembangan teknologi komunikasi pun tidak berhenti —
dari media cetak, radio, televisi, hingga akhirnya internet, yang hingga kini
menjadi medium komunikasi massa paling revolusioner dalam sejarah manusia.
Internet adalah revolusi komunikasi. Jika Revolusi
Prancis mengubah tatanan politik dan sosial di Eropa, maka revolusi komunikasi
yang dipicu oleh internet telah mengubah lanskap peradaban global.
Internet tidak hanya menjadi medium baru dalam
penyebaran informasi, tetapi juga mendisrupsi model komunikasi tradisional,
menciptakan ruang interaksi yang lebih luas, cepat, dan dinamis.
Dalam beberapa dekade terakhir, muncul berbagai media
baru — terutama perusahaan yang bergerak di bidang marketing management —
yang bersaing dengan media tradisional.
Tren ini tidak hanya berkaitan dengan inovasi
teknologi, tetapi juga menyinggung berbagai isu fundamental seperti kesehatan,
globalisasi, konsolidasi media, konvergensi digital, hingga propaganda yang
kerap digunakan untuk membentuk opini publik secara sistematis.
Salah satu aspek penting dalam dinamika media massa
adalah perannya dalam komunikasi politik (Political Communication).
Media berfungsi sebagai alat publik yang tidak hanya menyampaikan informasi,
tetapi juga menstimulasi kesadaran warga negara (citizens).
Melalui tayangan, pemberitaan, dan opini yang
dipublikasikan, media memiliki kekuatan untuk memengaruhi pola pikir
masyarakat, mendorong analisis kritis, serta membentuk opini baru.
Dengan kata lain, media tidak sekadar menjadi sarana
informasi, tetapi juga alat yang dapat menggerakkan individu untuk berpikir
secara mandiri, menyusun kesimpulan, dan bertindak berdasarkan narasi yang
dibangun oleh penyedia informasi pertama.
Dalam politik, peran media massa mencakup berbagai
aspek, mulai dari partai politik (political parties), pendaftaran
anggota (membership registration), pemilih dan pemilih ragu-ragu (voters
and undecided voters), pemilu dan kampanye elektoral (elections and
electoral campaigns), hingga manajemen konstituen (electorates
managements) serta pemetaan kepentingan politik mayoritas.
Secara ideal, media berfungsi sebagai penyedia
informasi dan opini yang sehat, yang menjadi asupan intelektual bagi masyarakat
dalam membentuk pandangan politik yang rasional.
Namun, apakah fungsi ideal tersebut benar-benar
terwujud di negeri ini?
Media seharusnya menjadi wadah bagi berbagai gagasan,
layaknya sebuah taman yang dipenuhi beragam bunga. Namun, jika pemilik taman
hanya menanam bunga mawar karena kesukaannya pribadi, hal itu tidak sesuai
dengan harapan pengunjung yang datang untuk melihat keberagaman bunga, bukan
hanya mawar.
Analogi ini mencerminkan bagaimana media seharusnya
tidak boleh didominasi oleh satu perspektif atau kepentingan tertentu. Sebagai
instrumen komunikasi massa, baik dalam bentuk media elektronik, daring, maupun
televisi, media harus menyajikan informasi yang informatif, aktual, dan
terpercaya.
Tujuannya jelas: agar masyarakat yang berpikir
rasional dapat menangkap dan menilai informasi dengan kritis.
Sayangnya, kenyataan justru menunjukkan sebaliknya.
Media saat ini sering kali menjadi kendaraan politik bagi pihak-pihak tertentu.
Siapa yang mengendalikan media, dialah yang mendominasi arus informasi, dan
inilah yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Mengapa demikian?
Ada benarnya pernyataan bahwa pers adalah media
publik, bukan humas istana negara. Artinya, media seharusnya menjadi alat
rakyat untuk memahami berbagai isu — baik dalam bentuk berita maupun tulisan
analitis — yang memberikan perspektif rasional guna menjaga kesehatan
intelektual masyarakat.
Namun, apakah realitas ini sudah terwujud dalam
lanskap media nasional kita hari ini?
Justru sebaliknya, media nasional saat ini lebih
banyak memainkan emosi daripada menyajikan informasi yang berbasis
rasionalitas. Mengapa demikian?
Fenomena ini lahir dari pertarungan sentimen antara
kelompok pro dan kontra terhadap kekuatan politik tertentu, yang sering kali
tidak berlandaskan argumentasi yang kuat.
Akibatnya, masyarakat — baik dalam arti luas maupun
dalam lingkup kelompok tertentu — mudah terpengaruh oleh media yang, ironisnya,
lebih condong menjadi alat propaganda daripada penyedia informasi yang
mencerahkan.
Dalam konteks ini, media justru menjadi sarana
pembodohan massal, di mana kaum demagog memanfaatkan momentum politik untuk
menggiring opini publik demi kepentingan mereka sendiri.
Dalam teori komunikasi, kita mengenal konsep Agenda
Setting, yaitu kemampuan media massa — terutama melalui berita — untuk
membentuk persepsi publik terhadap isu-isu tertentu.
Media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga
menentukan apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Dengan terus-menerus
menyorot suatu isu, media mampu menggiring perhatian publik, seolah-olah itulah
masalah utama yang harus diperhatikan, sementara isu lain yang mungkin lebih
krusial justru terabaikan.
Fenomena ini sering disebut sebagai pengalihan isu.
Namun, Agenda Setting tidak selalu berdampak negatif. Dalam
skenario ideal, pengaturan agenda dapat mendorong masyarakat untuk berpikir
kritis, menganalisis suatu persoalan, dan membentuk opini berdasarkan pemahaman
yang lebih mendalam.
Ketika seseorang melihat suatu isu dalam pemberitaan,
ia dapat menyusun kesimpulan: “Oh, begitu keadaannya, seharusnya
begini.” Dalam kondisi seperti ini, media berperan sebagai katalis
bagi kecerdasan publik.
Namun, dalam praktiknya, Agenda Setting sering
kali digunakan untuk kepentingan tertentu. Isu yang diangkat bukan semata-mata
karena urgensinya bagi masyarakat, melainkan karena adanya kepentingan politik
atau ekonomi di baliknya.
Akibatnya, opini publik tidak berkembang secara alami,
melainkan diarahkan dan bahkan dipaksakan agar selaras dengan kepentingan para
pemegang kendali media.
Di sinilah letak bahayanya. Alih-alih mendorong kecerdasan publik, media justru menjadi alat bagi kaum demagog — mereka yang berlindung di balik narasi kecerdasan, tetapi sesungguhnya hanya mengendalikan opini untuk kepentingan mereka sendiri.
.png)
