 |
Eleanor Roosevelt
memeriksa salinan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1949. |
Pada saat yang sangat menjanjikan, Eleanor Roosevelt memeriksa salinan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1949. Namun, apakah prinsip-prinsip inti deklarasi tersebut yaitu universality (Universalitas), inalienability (tidak dapat dicabut) and indivisibility (tidak dapat dipisahkan/melekat) terus digaungkan hari ini?
Setelah revisi, pengulangan, dan rekonseptualisasi yang berlangsung berabad-abad, teori dan praktik hak asasi manusia internasional terus bergulat dengan tiga konsep integral: universalitas, ketidaktercabutan, dan ketidakterpisahan / melekat /tidak bisa dibagi.
Konsep-konsep ini dianggap penting untuk validitasnya yang berkelanjutan, namun konsep itu sendiri juga memasukkan kritik paling mendesak terhadap HAM.
Hak Asasi Manusia Sebagai Sesuatu yang Universal
Teori hak asasi manusia universal menyatakan bahwa hak asasi manusia berlaku untuk semua orang hanya karena mereka manusia. Tantangan paling nyata terhadap faktor universalitas berasal dari 'relativisme budaya' (cultural relativism), mengutip dari Wronging Rights?: Philosophical Challenges for Human Rights oleh Aakash Singh Rathore yang menyatakan bahwa hak asasi manusia universal adalah neo-imperialistik dan hegemonik secara budaya.
Sementara perspektif ini mungkin menggoda, argumen relativis mencakup kontradiksi diri yang melemahkan; dengan mendalilkan bahwa satu-satunya sumber validitas moral adalah budaya individu itu sendiri, seseorang dihalangi untuk membuat penilaian moral yang konsisten.
Lebih jauh, relativis kultural pada kenyataannya membuat penilaian universalis dengan menyatakan bahwa 'toleransi' adalah kebaikan tertinggi yang harus dihormati di atas segalanya.
Oleh karena itu, ini adalah teori penyangkalan diri alami yang melibatkan universalisme dalam penolakannya sendiri terhadap konsep tersebut.
Dalam arti praktis, posisi relativis kultural secara fundamental tidak sesuai dengan hak asasi manusia, karena hak asasi manusia sendiri tidak akan ada jika mereka dilucuti dari penilaian moral bersama.
Naun, pertanyaannya tetap ada: bahkan jika hak asasi manusia harus universal agar tetap koheren, apa yang harus kita lakukan ketika berhadapan dengan praktik atau budaya yang bertentangan dengan versi hak asasi manusia 'kita'?
Haruskah kita berdiri diam ketika kekejaman dilakukan? Tentunya tidak. Sementara hak asasi manusia universal tidak boleh secara fleksibel-fleksibel secara geografis atau budaya (agar tidak melemahkan seluruh tujuannya), kita harus melihat kontinum hak dan budaya sebagai hubungan, bukan eksklusivisme (ekslusif).
Sepanjang dalam hal ini ini, beberapa berpendapat bahwa kita benar-benar perlu melihat hak asasi manusia sebagai budaya dalam dirinya sendiri - sebuah pembelajaran kolektif tentang apa yang menjadi kepentingan terbaik manusia di seluruh dunia.
Ini karena, karena budaya bersifat non-homogen dan secara inheren dapat ditempa, demikian pula dengan konseptualisasi hak asasi mereka. Pada dasarnya, HAM harus mampu menyerap perbedaan budaya.
Lebih jauh lagi, para komentator lain telah mempermasalahkan pertanyaan itu sendiri, mencatat bahwa pertanyaan dikotomi dan tanpa kompromi tentang apakah hak asasi manusia harus universal atau tidak sebenarnya cenderung “menengahi bentuk yang benar dari keberadaan manusia itu sendiri.” (“arbitrate the correct form of human existence”)
Dengan cara ini, kemampuan agensi manusia untuk berintegrasi, bergerak di antara dan bahkan mengesampingkan budaya sering diabaikan.
Sebaliknya, ia berpendapat bahwa cara terbaik untuk maju adalah agar orang-orang tetap sadar akan sistem nilai alternatif untuk dapat bergerak bebas masuk dan keluar dari atau sesuai dengan preferensi mereka.
Walaupun hal ini dapat dilihat sebagai hal yang terlalu liberal atau individualistis (seperti kritik umum tentang hak asasi ‘barat’), yang terbaik adalah mencapai inti dari apa tujuan hak asasi manusia harus kembali ke: manusia (itu sendiri).
Hak Asasi Manusia sebagai Sesuatu yang Tidak Dapat Dicabut (Inalieable)
Menurut definisi, Inalienablity adalah “inability of something to be taken from or given away by the possessor”. Sesuatu yang tidak mampu diambil dari atau diberikan oleh orang yang memilikinya.
Sementara Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1776 (the 1776 United States Declaration of Independence), Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1789 (the 1789 Declaration of the Rights of Man), dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 (the 1948 Universal Declaration of Human Rights) berulang kali menegaskan bahwa hak itu tidak dapat dicabut, meskipun sampai hari ini masih tetap sangat sedikit yang dapat menyepakati makna dari ini.
Para filsuf dan cendekiawan awal seperti Locke, Mason dan Lilburne berbicara tentang hak-hak alami dalam hal sifat bawaan, kelahiran dan ketidakmampuan untuk diserahkan, membantu para pemikir di kemudian hari mengonseptualisasikan inti dari ketidaktercabutan dengan menanyakan siapa ‘manusia’ dalam hak asasi manusia.
Debat terus-menerus tentang topik ini telah menghasilkan yang terbaik dan terburuk dalam filsuf yang lebih baru. Sebagai contoh, seorang sarjana mencatat bahwa seseorang harus berkontribusi pada diri dan masyarakat dalam kapasitas otonom (contribute to both self and society in an autonomous capacity) agar menjadi orang yang memiliki hak.
Dia dengan demikian meragukan apakah hak mungkin dapat diterapkan pada bayi, “keterbelakangan mental yang parah”, atau orang-orang yang koma yang tidak dapat diubah.
Untungnya, yang lain telah menjauh dari perbedaan biologis yang kasar untuk secara konseptual mempertimbangkan beragam cara di mana orang dapat dianggap 'tidak manusiawi' seperti melalui dikotomi yang sangat bersifat gender dan kekuatan hewan-manusia. (Rorty menggunakan contoh dehumanisasi Muslim Bosnia di tangan tentara Serbia selama perang Bosnia).
Dia menjelaskan bahwa ini mengurangi Muslim Bosnia menjadi 'seperti binatang', atau status non-manusia relatif terhadap penindasnya, sehingga melucuti korban dari setiap relevansi dalam diskusi tentang hak-hak 'manusia'.) – Human Rights, Rationality, and Sentimentality – Richard Rorty. Dalam kasus-kasus seperti itu, para korban sering dilucuti kepribadiannya dan hak-hak dasar mereka, mengungkapkan keterasingan hak-hak dalam praktiknya.
Karena hal ini, Hannah Arendt mengartikulasikan salah satu yang paling abadi yaitu perspektif tentang tidak dapat dicabutnya dengan menggunakan latar belakang Holocaust.
Memperhatikan kurangnya akses nyata ke pengalaman hak-hak para pengungsi berdasarkan kewarganegaraan mereka, Arendt menyimpulkan bahwa satu-satunya hak yang benar adalah the right to have rights 'hak untuk memiliki hak' dalam arti bahwa hak-hak modern telah dikaitkan secara tak terpisahkan dengan negara nasional yang dibebaskan (dari belenggu penjajahan / tahanan perang).
Tentu saja, kritik penting telah diajukan terhadap Arendt, seperti yang dilakukan Jacques Rancière, yang menemukan bahwa manusia tidak pernah dapat sepenuhnya didepolitisasi dan tanpa hak (bahkan ketika tanpa kewarganegaraan) karena mereka secara inheren adalah makhluk politik hanya dengan fakta kelahiran.
Namun, meski agak meyakinkan, kritik Rancière harus dengan mudah dianggap terlalu abstrak sehingga tidak berguna untuk menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang parah dan akhirnya nyata yang terjadi hari-hari ini.
Mengingat tantangan pemindahan dan kewarganegaraan saat ini, oleh karena itu tampaknya lebih membantu untuk menghindari penalaran abstrak seputar ketidaktercabutan dan mengakui bahwa hak tidak dapat dipisahkan dari kenegaraan dan kewarganegaraan dalam sistem hak asasi manusia internasional.
Seperti yang dikatakan Arendt, dalam The Origins of Totalitarianism: “inalienability has turned out to be unenforceable”.
Hak Asasi Manusia sebagai Tak Terpisahan / Tidak Bisa Dibagi (Indivisible)
Beralih ke sifat yang tidak terpisahkan, prinsip ini menyatakan bahwa implementasi semua hak secara simultan diperlukan untuk berfungsinya penuh sistem hak asasi manusia. Selain diskusi tentang pelanggaran, ketidakterpisahan adalah gagasan yang sama bahwa tidak ada hak asasi manusia yang dapat sepenuhnya dilaksanakan atau direalisasikan tanpa sepenuhnya menyadari semua hak-hak lainnya.
Mereka yang masuk kamp tak dapat dipisahkan dengan alasan bahwa penegakan hak asasi manusia adalah dilakukan sewenang-wenang dan tidak lengkap tanpa komitmen untuk memahami bahwa hak itu tidak dapat dibagi (indisvisible), dan bahwa apa pun yang kurang dari implementasi simultan dari semua hak asasi manusia dapat memicu prioritas hak asasi yang berbahaya oleh pemerintah (yaitu menekankan hak generasi pertama atau kedua sementara mengabaikan generasi ketiga yang berarti bahwa semua nilai hak tersebut akan menderita).
Masalah seputar prioritas
dan pemenuhan sebagian hak asasi manusia adalah inti dari
pertanyaan mengenai indivisibility (tidak terpisahkan)
ini.
Di sini, Nickel membuat sejumlah argumen kuat menentang sifat tidak terpisahkan (indivisibility) dengan membedakan konsep dari saling ketergantungan (interdependence). Sebagai contoh, lengan dan tungkai dinilai sebagai indispensable (penting) (indivisibility ofc -) karena yang satu dapat berfungsi tanpa yang lain. Meskipun mereka mungkin saling tergantung sampai batas tertentu, mereka tidak terbagi (they are not indivisible).
Sebaliknya, jantung dan otak tidak dapat berfungsi terlepas dari satu sama lain, sehingga membuatnya tidak dapat dibagi menurut definisi. Itulah perbedaan yang harus kita buat dengan hak asasi manusia juga. Itu tidak perlu untuk setiap hak sepenuhnya direalisasikan agar yang lain berarti apa-apa.
Jika ini tidak terjadi, itu mungkin berita buruk bagi negara-negara berkembang; sebaliknya, negara-negara semacam itu tidak secara otomatis terlibat dalam konflik dengan prinsip indivisibility jika mereka memprioritaskan beberapa hak atas yang lain sepanjang waktu yang diberikan mengingat sumber daya yang tersedia.
Garis pemikiran ini adalah kritik penting terhadap orang lain, seperti Donnelly,
yang bersikeras pada sentralitas ketidakterpisahan bagi seluruh
sistem, dan yang argumennya gagal menghargai perbedaan
indivisibilitas-interdependensi ini.
Kesimpulan
Oleh karena itu jelas bahwa beberapa penyewa hak asasi manusia yang paling banyak diterima dan sentral - universalitas, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dipisahkan - muncul sebagai hal sangat kontroversial jika dilakukan pemeriksaan yang cermat. Namun, alih-alih meremehkan seluruh konsep hak asasi manusia, kritik-kritik ini hanya mengingatkan kita untuk terus-menerus menilai kembali asumsi hak kita untuk menjadikannya semakin inklusif dan semakin nyata bagi mereka yang tetap berada di luar, untuk melihat ke dalam.
.png)
